Pemanfaatan Energi Terbarukan Untuk Masyarakat Kecil

            Di tahun 2015 nanti Negara Indonesia digadang-gandang menjadi tuan rumah terselenggaranya pasar bebas ASEAN. Untuk mengantisipasi terjadinya masalah perekonomian, pemerintah harus berupaya membuat neraca perekonomian Indonesia tetap di titik stabilitas.

            Sebagai Negara demokrasi tidak jarang perekonomian Indonesia mengalami pasang surut dengan pengaruh adanya penegakan hukum dan suhu politik yang ada.

            Indonesia tumbuh menjadi pemain global dalam pasar perekonomian, namun adanya kendala keterlambatan pembangunan demokrasi yang mengakibatkan Indonesia masih mengalami masalah sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA).

            Pemanfaatan SDM yang kurang maksimal akan berpengaruh pada pergerakan pembuatan inovasi teknologi baru diantaranya pada masalah energi dan pangan dari alam.

            Gejolak perekonomian Indonesia yang kurang stabil akan membuat dampak negatif pada masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat, dengan harga bahan pangan dan energi yang tidak terjangkau hanya akan membuat masyarakat menengah ke bawah semakin menderita.

            Seperti halnya pada percepatan peraturan pemerintah yang akan berlaku di bulan Agustus tahun 2014 mengenai penaikan harga LPG (liquefied petroleum gas) 12 kg, menambah daftar permasalahan panjang pemerintah dengan masyarakat yang kurang mampu.

            Kenaikan harga tersebut tidak sedikit memunculkan spekulasi dan ketidaktepatan sasaran pemerintah kepada masyarakat. Artinya kenaikan yang semula ditujukan kepada masyarakat menegah keatas justru akan berbanding terbalik. Masyarakat menegah keatas akan beralih kepada LPG subsidi yang berukuran 3 kg untuk memenuhi kebutuhannya.

            Hal itu akan menjadi pengaruh pada masyarakat kecil yang hanya akan mendapatkan getah (tumbal) dari kebijakan pemerintah.

            Belum lagi dengan kenaikan harga LPG, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mengoplos tabung gas, sehingga pemerintah khususnya BUMN juga akan sangat dirugikan dengan adanya kecurangan dilapangan.

            Pada dasarnya pemerintah memang mempunyai hak untuk mengatur jalannya perekonomian untuk bersaing dengan pasar Internasional. Namun, pemerintah juga arus memperhatikan solusi dalam memecahkan permasalahan di dalam negeri. Bagaimana solusi itu dapat memberikan potensi baru dan keuntungan tersendiri bagi masyarakat yang kurang mampu atau menengah kebawah.

            Solusi dengan mengadakan energi yang terbarukan akan menekan dampak krisis perekonomian yang dihadapai masyarakat menengah ke bawah. Sehingga masyarakat akan selalu siaga ketika adanya kenaikan bahan pangan dan energi yang diakibatkan kerugian Negara.

            Seperti pada permasalah kenaikan LPG tersebut, hal itu mejadi sangat berat ketika masyarakat tidak mendapatkan empower dari pemerintah mengenai solusi yang harus dilakukan.

            Untuk mengatasi itu, pemerintah harus memiliki terobosan teknologi yang bekerja dan menghasilkan gas yang dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Memberlakukan program pelatihan antara lain pembuatan bio gasa merupakan cara yang efektif untuk mengahadapi permasalahan tersebut. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mendampingi serta memberikan arahan pada masyarakat.

            Pemberdayaan masyarakat dengan mengeluarkan teknologi baru yang meringankan beban masyarakat menengah ke bawah,  merupakan salah satu upaya bagaiman masyarakat tersebut tetap sejahtera dengan kebutuhan yang semakin meningkat dan harga barang pangan semakin tinggi.